Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan hari kedua sekaligus hari terakhir kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Percepatan Penyelesaian Kewajiban PSU dari Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pada hari terakhir ini, diskusi difokuskan pada penguatan aspek hukum, integritas, dan penataan pertanahan, serta penyelarasan kebijakan lintas instansi guna mendorong percepatan penyelesaian kewajiban PSU. Para narasumber memberikan pemahaman terkait kepatuhan regulasi, pencegahan risiko hukum, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi antara pemerintah daerah dan para pengembang dalam mewujudkan pengelolaan PSU yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Semester II Tahun 2025 dan Tahun- Tahun Sebelumnya di Balai Kota.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta dan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

Melalui sinergi seluruh Perangkat Daerah dan BUMD, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penyelesaian rekomendasi secara tepat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan guna mencegah temuan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan 𝗥𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘀𝗶 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗞𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗦𝘁𝗮𝗳 𝗞𝗵𝘂𝘀𝘂𝘀 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗗𝗞𝗜 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 telah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi optimalisasi pemanfaatan BMD yang lebih transparan, akuntabel, dan fleksibel, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi DKI Jakarta.

Melalui dialog yang dilakukan antara Wakoorstafsus Gubernur, Inspektur, Kepala BPAD, serta Para Kepala Perangkat Daerah yang memiliki BMD potensial, diharapkan birokrasi dalam proses pemanfaatan BMD ke depan dapat berjalan secara efisien yang didukung dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, perencanaan yang matang, serta penyempurnaan tata kelola layanan pemanfaatan. Termasuk di dalamnya dengan akselerasi berbagai strategi pemanfaatan aset melalui pendekatan creative financing yang inovatif dan berkelanjutan.