Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

JAKI Aplikasi Jakarta Kini

Aplikasi Jakarta Kini atau JAKI merupakan super-app Jakarta yang menyediakan layanan satu pintu untuk membantu keseharian warga. Dengan JAKI, Anda bisa menikmati fitur layanan dan informasi hingga melapor kondisi fasilitas umum serta layanan publik di Jakarta.

SIPADU Sistem Pengaduan Terpadu

SIPADU merupakan Whistleblowing System Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administratif, KKN, dan pelanggaran disiplin pegawai.

Akses SIPADU

Pariwara Antikorupsi 2026

Apa itu Pariwara Antikorupsi

Pariwara Antikorupsi merupakan agenda tahunan KPK RI sebagai ruang komunikasi publik untuk menyampaikan pesan integritas, pencegahan korupsi, dan partisipasi masyarakat. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan semangat menuju 5 Abad Jakarta sebagai kota global.

  • Menguatkan pemahaman publik tentang nilai antikorupsi.
  • Mendorong keterlibatan warga melalui kanal pengaduan resmi.
  • Menjadi media edukasi yang mudah diakses dan dipahami.
Foto bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pariwara Antikorupsi 2025 Dokumentasi panggung Pariwara Antikorupsi dan ACFFEST 2025

Puncak Apresiasi Pariwara Antikorupsi dan ACCFEST 2025

Kategori Media Kampanye

Media Konvensional

Media konvensional menjadi sarana strategis dalam menyampaikan pesan antikorupsi secara langsung dan masif di ruang publik melalui kolaborasi Perangkat Daerah, UKPD, BUMD, serta unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Media Digital

Media digital menjadi sarana strategis untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi secara cepat, kreatif, dan interaktif melalui media sosial serta kanal digital Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

On-Ground Activation

On-Ground Activation menjadi sarana edukasi dan kampanye antikorupsi secara langsung melalui kegiatan interaktif yang melibatkan ASN, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kilas Balik

Capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pariwara 2025

Pada pelaksanaan Pariwara Antikorupsi Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih predikat Instansi Terbaik pada Kategori Media Konvensional dan Media Digital, dari tiga kategori penilaian Pariwara Antikorupsi. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi dan inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan pesan antikorupsi secara kreatif, luas, dan relevan kepada masyarakat.

0 Penghargaan instansi terbaik

Penghargaan

Apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2025.

Instansi Terbaik Media Konvensional
Instansi Terbaik Media Digital
0 Kegiatan kampanye

Kampanye Antikorupsi

Rangkaian kampanye melalui media konvensional, digital, dan aktivasi langsung untuk memperkuat budaya integritas publik.

  • 2.167 Titik penyebaran media cetak Banner dan spanduk ruang publik.
  • 7 Konten edukatif Video pendek edukasi antikorupsi.
  • 10 Kegiatan lapangan interaktif Aktivasi bersama ASN dan masyarakat.
0 Orang terpapar

Angka Paparan

Ringkasan jangkauan publikasi dan paparan pesan antikorupsi melalui media konvensional maupun digital.

  • Media cetak dan videotron 2.301.106 orang Melalui media cetak dan videotron.
  • Video media sosial 92.771 warganet Melalui video media sosial.
  • Kegiatan langsung 4.042 orang Melalui kegiatan langsung.

Ruang Kolaborasi

Kolaborasi Berbagai Pihak

Pelaksanaan Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 mengedepankan semangat kolaborasi dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk sinergi bersama dalam memperluas jangkauan kampanye, memperkuat pesan integritas, dan mendorong partisipasi aktif dalam membangun budaya antikorupsi.

Kanal Pengaduan Kanal pengaduan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan, maupun dugaan praktik korupsi dan penyimpangan dalam pelayanan publik secara mudah, aman, dan bertanggung jawab.
Petunjuk Teknis Petunjuk teknis menjadi pedoman bersama dalam menyelaraskan peran dan kolaborasi SKPD, UKPD, serta BUMD agar pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2026 berjalan terarah, seragam, dan sesuai ketentuan.
Media Edukasi Media edukasi menjadi sarana penyampaian informasi dan pesan antikorupsi yang mudah dipahami, menarik, dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh ASN maupun masyarakat.