𝐏𝐞𝐧𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐩𝐚𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐃𝐊𝐈 𝐉𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 (𝐁𝐏𝐊𝐏)

Pemprov DKI Jakarta bersama BPKP menandatangani nota kesepakatan sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Kolaborasi antara Pemprov DKI dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penguatan SPIP dan manajemen risiko sebagai early warning system menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran berjalan efektif serta tepat sasaran.

Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya.

𝗞𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗚𝗼𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗥𝗼𝘆𝗼𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵 𝗦𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗦𝗲𝗸𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗞𝗜 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗡𝗼𝗺𝗼𝗿 𝟮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong melalui Gerakan Jaga Jakarta Bersih, sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2026.
Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 8 Februari 2026, dengan melibatkan jajaran Inspektorat di sejumlah titik lokasi. Partisipasi aktif ini menjadi wujud komitmen Inspektorat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung terwujudnya Jakarta yang bersih, tertib, dan nyaman.
Gotong royong bukan sekadar kegiatan, melainkan nilai kebersamaan untuk Jakarta yang lebih baik.

#JagaJakartaBersih #InspektoratJakarta #untungadainspektorat

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗔𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗻𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗙𝗮𝘀𝗼𝘀/ 𝗙𝗮𝘀𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗜 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗞𝗜 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerima 26 Berita Acara Serah Terima (BAST) fasos–fasum dari para pengembang pada Semester II Tahun 2025 dengan total nilai Rp1,36 triliun.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh proses pemenuhan kewajiban ini berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset daerah.

Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD, KPK, serta pemerintah kota dan kabupaten terus didorong untuk mempercepat penagihan kewajiban yang tersisa, demi mendukung pembangunan dan pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.

💼📊 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁, 𝗱𝗶𝗮𝘄𝗮𝘀𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹 𝘀𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗸𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗦𝗞𝗣𝗗𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗔𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗻𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗙𝗮𝘀𝗼𝘀/ 𝗙𝗮𝘀𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗜 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗗𝗞𝗜 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮