Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025
Pada tanggal 8 s/d 10 Oktober 2025, bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2025. Acara Rakornas Binwas Tahun 2025 diawali dengan kegiatan pembahasan dan pemutakhiran tindak lanjut atas hasil pengawasan (TLHP) 24 (dua puluh empat) Kementerian dan Lembaga terhadap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, dan secara resmi dibuka pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan keynote speech oleh Menteri Dalam Negeri.
1. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi Kepala Daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah.
2. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah
Sebagai penguatan kepada seluruh Inspektur Daerah yang hadir, disampaikan pemaparan arahan dari :
1. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) dengan topik Penguatan Pengawasan Internal Pemerintah melalui Kolaborasi Seluruh Fungsi APIP sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan topik Peran Strategis BPKP dalam Mengawal Akuntabilitas Program Strategis Nasional di Daerah; dan
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dengan topik Peran strategis KPK dalam Pencegahan Korupsi guna mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional.
Selain arahan tersebut di atas, para Inspektur Daerah juga mengikuti sesi diskusi panel dengan 3 (tiga) panelis dari Kementerian PPN/Bappenas, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian Republik Indonesia, masing-masing dengan tema
1. Arah Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peran strategis Kejaksaan dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Peran strategis POLRI dalam mendukung keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Kepolisian Negara RI.
Acara dilanjutkan dengan Refleksi APIP dengan narasumber Ary Ginanjar Agustian kemudian ditutup dengan penyampaian risalah hasil pengawasan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Di akhir rangkaian acara Rakornas Binwas Tahun 2025 tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2025 dilakukan Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) dengan agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI Tahun 2021-2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025-2029, dimana untuk periode 2025-2029 telah disepakati bahwa ketua FIDSI terpilih adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
Kehadiran FIDSI diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan bagi APIP sekaligus menjadi wadah strategis bagi seluruh APIP Daerah untuk berbagi informasi, saling meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kualitas SDM-nya. Sehingga sumber daya yang terbatas dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas, bersifat strategis, memiliki daya ungkit tinggi, serta lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi. Pada akhirnya, peran APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi Pemerintah Daerah dapat segera diwujudkan.
Selain rangkaian kegiatan tersebut di atas, pada Rakornas Binwas Tahun 2025 juga diadakan Penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan Kinerja Terbaik oleh Menteri Dalam Negeri kepada 5 (lima) Inspektur Provinsi, 10 (sepuluh) Inspektur Kabupaten, dan 10 (sepuluh) Inspektur Kota, serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Sistim Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).