Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Hari ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kotabaru, didampingi oleh Inspektur Kabupaten Kotabaru, Kepala BPKD, dan Kepala Bagian Hukum, serta diterima langsung oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, didampingi oleh Sekretaris Inspektorat, Irban Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara, Kasubbag Evaluasi & Pelaporan, dan Kasubbag Umum. Topik utama diskusi:

- Proses audit dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

- Konsep penanganan temuan, penyelesaian rekomendasi, dan langkah-langkah strategis atas temuan BPK, khususnya yang berkaitan dengan Program Strategis Daerah

Kegiatan ini menjadi ajang bertukar pengalaman dan praktik baik dalam penguatan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Rangkaian kunjungan ditutup dengan pertukaran plakat dan foto bersama sebagai simbol sinergi dan kolaborasi antardaerah.

Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Whistleblowing System (WBS)

Hari ini telah dilaksanakan Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan bentuk kolaborasi antara Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan KPK RI. Dalam rapat ini, dibahas sejumlah poin penting untuk memperkuat implementasi WBS sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

- Komitmen Pimpinan sebagai kunci dalam mendorong keberhasilan pelaporan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab;

- Penguatan Kebijakan untuk mendukung pelindungan pelapor serta kejelasan prosedur pelaporan;

- Budaya Organisasi yang mendorong keberanian untuk melapor dan menumbuhkan semangat antikorupsi;

- Implementasi Aplikasi yang aman, mudah diakses, dan responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Dengan penguatan sistem WBS, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Hari ini, telah dilaksanakan hari kedua Rapat Diseminasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) bertempat di Ruang Rapat Selendang Mayang, Grha Ali Sadikin Lt. 23.

Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, dan menghadirkan narasumber dari KPK RI, Kemendagri, serta BPKP. Topik Diseminasi MCSP yang dibahas pada hari ini meliputi beberapa area seperti:

- Pengadaan Barang & Jasa (PBJ);

- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

- Sosialisasi program Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan integritas, transparansi, dan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mari bersama wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing melalui pencegahan korupsi yang terstruktur dan berkelanjutan.