Hari ini menandai akhir rangkaian kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI dan APIP bersama Perangkat Daerah mitra pengawasan. Selama empat hari pelaksanaan, forum ini menjadi ruang koordinasi untuk mendorong ketuntasan rekomendasi hasil pemeriksaan secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel.

Apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah hadir dan berpartisipasi aktif, khususnya para Person In Charge (PIC). Peran serta Bapak/Ibu telah memperkuat pengawasan internal dan mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Perangkat Daerah yang hadir pada hari terakhir ini antara lain:

✅ Badan Pengelolaan Aset Daerah

✅ Dinas Kesehatan

✅ Dinas Pemuda dan Olahraga

✅ PT Bank DKI

✅ Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan

✅ dan 15 instansi lainnya (total 20 instansi)

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga akuntabilitas publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas. Terima kasih telah menjadi bagian dari langkah kolektif menuju perubahan yang lebih baik untuk Jakarta.

Tahapan awal telah selesai dilalui, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menutup rangkaian Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) yang telah berlangsung sejak 18 Juni 2025 di berbagai perangkat daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan mendukung peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sosialisasi telah dilaksanakan di:

✔️ 18 Juni – Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

✔️ 24 Juni – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

✔️ 25 Juni – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

✔️ 26 Juni – Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Penutup) Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana, dan Stakeholder (penyedia & pengguna layanan publik).

Setelah sosialisasi ini, tahapan akan berlanjut ke:

➡️ Bimbingan Teknis Penilaian Risiko Kecurangan (FRA)

➡️ Penyusunan FRA Tahun 2025

➡️ Finalisasi FRA di masing-masing perangkat daerah

Langkah demi langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, antikorupsi, dan berintegritas.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Bimbingan Teknis Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) pada hari Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengendalian intern serta mendukung peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan di berbagai perangkat daerah yaitu:

✔️ 18 Juni 2025 – Dinas Kebudayaan

✔️ 24 Juni 2025 – Dinas Pemuda dan Olahraga

✔️ 25 Juni 2025 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana, serta stakeholder (penyedia dan pengguna layanan publik) Kolaborasi lintas perangkat daerah ini menjadi langkah konkret dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan antikorupsi.