Hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Forum Pembahasan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI serta Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari ke depan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan BUMD yang menjadi entitas pemeriksaan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan beberapa hal penting:

- Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang belum menyampaikan tanggapan diminta segera memanfaatkan forum ini untuk menyusun tanggapan yang memadai dan konstruktif;

- Bagi temuan yang mengindikasikan kerugian daerah, agar segera dilakukan pemulihan atau penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 2 Mei 2025;

- Terhadap konsep temuan yang belum disepakati, dilakukan pembahasan bersama BPK-RI disertai bukti pendukung yang akurat dan memadai.

Tujuan utama dari forum ini adalah memastikan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan tidak ada entitas yang menyumbang permasalahan signifikan yang berpotensi menghambat capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Mari kita jaga komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Hari ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kotabaru, didampingi oleh Inspektur Kabupaten Kotabaru, Kepala BPKD, dan Kepala Bagian Hukum, serta diterima langsung oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, didampingi oleh Sekretaris Inspektorat, Irban Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara, Kasubbag Evaluasi & Pelaporan, dan Kasubbag Umum. Topik utama diskusi:

- Proses audit dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

- Konsep penanganan temuan, penyelesaian rekomendasi, dan langkah-langkah strategis atas temuan BPK, khususnya yang berkaitan dengan Program Strategis Daerah

Kegiatan ini menjadi ajang bertukar pengalaman dan praktik baik dalam penguatan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Rangkaian kunjungan ditutup dengan pertukaran plakat dan foto bersama sebagai simbol sinergi dan kolaborasi antardaerah.

Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Whistleblowing System (WBS)

Hari ini telah dilaksanakan Rapat Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan bentuk kolaborasi antara Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan KPK RI. Dalam rapat ini, dibahas sejumlah poin penting untuk memperkuat implementasi WBS sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

- Komitmen Pimpinan sebagai kunci dalam mendorong keberhasilan pelaporan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab;

- Penguatan Kebijakan untuk mendukung pelindungan pelapor serta kejelasan prosedur pelaporan;

- Budaya Organisasi yang mendorong keberanian untuk melapor dan menumbuhkan semangat antikorupsi;

- Implementasi Aplikasi yang aman, mudah diakses, dan responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Dengan penguatan sistem WBS, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.